Butuh bantuan? Chat dengan kami via WhatsApp

PUBLIC TRAINING SISTEM INFORMASI PELAPORAN ELEKTRONIK LINGKUNGAN HIDUP (SIMPEL)

09 Agustus 2022

Bekasi, 07 Sep 2022 - 08 Sep 2022

Lippo Cikarang, Jl. Kemang Raya No.Kav 06, Sukaresmi, Cikarang Sel., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 Bekasi

Price

Rp 2,000,000 - Rp 1,500,000

Contact

Call : MARKETING - 082121219252

Maps

News

Uji Kelayakan (Due Diligence) pada Proses Penerimaan Karyawan dalam Penerapan ISO 37001:2016

Isu korupsi menarik perhatian dunia karena meningkatnya kasus korupsi yang melibatkan sektor pemerintah dan swasta. Menurut data dari World Bank, sekitar USD 1 triliun suap dibayarkan setiap tahunnya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, pejabat BUMN, hingga korporasi menjadi catatan buruk bagi Pemerintah Indonesia. Berdasarkan data yang berasal dari KPK, dari tahun 2004 hingga Juni 2019, jenis korupsi yang mendominasi (sekitar 65%) di Indonesia adalah tindak penyuapan. Pengertian Penyuapan Penyuapan adalah aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau personel dalam menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apa pun. Keuntungan tersebut dapat berupa keuangan atau non-keuangan (seperti hadiah, jabatan, dll) secara langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi. Tindakan penyuapan merupakan pelanggaran perundang-undangan, berupa bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri untuk bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut. Penyuapan dalam Bentuk Non-Keuangan Kejadian penyuapan yang paling sering menjadi perbincangan masyarakat umumnya terkait dengan keuangan. Padahal, dalam penerapannya, penyuapan sering kali diberikan dalam bentuk non-keuangan, seperti kenaikan pangkat, pemberian jatah kepada keluarga atau kerabat untuk dapat bekerja di perusahaan tersebut, atau melalui berbagai kebijakan lainnya. Salah satu proses yang kemungkinan sering kali menjadi tempat terjadinya penyuapan di perusahaan adalah terkait dengan proses penerimaan karyawan. Beberapa kasus menunjukkan kejadian penyuapan yang bertujuan memberikan privilege khusus kepada individu tertentu agar dapat diterima di perusahaan, baik dengan atau tanpa melalui proses sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan yang berlaku. Tonton juga: Pengendalian Risiko Penyuapan Ordal dalam Proses Rekrutmen Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Untuk mengendalikan risiko penyuapan dalam proses penerimaan karyawan, perusahaan dapat menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) sebagai seperangkat elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam suatu organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi. Ini mencakup penyusunan, penetapan, dan implementasi kebijakan, tujuan, dan proses sebagai langkah-langkah pencegahan penyuapan. Dalam persyaratan tersebut, khususnya pada klausul 7.2.2 (Proses Penerimaan Karyawan), sehubungan dengan risiko penyuapan yang diidentifikasi dalam penilaian risiko penyuapan (merujuk pada klausul 4.5), perusahaan harus menerapkan prosedur yang mencakup Proses Uji Kelayakan (merujuk pada klausul 8.2) yang dilakukan pada individu sebelum mereka dipekerjakan, dan pada personel sebelum dipindahkan atau dipromosikan dalam organisasi. Tujuannya adalah memastikan sejauh mana hal ini dapat diterima dan tepat untuk memastikan bahwa mereka akan mematuhi kebijakan anti penyuapan serta persyaratan sistem manajemen anti penyuapan. Dalam prosesnya, uji kelayakan (due diligence) penerimaan karyawan dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) disesuaikan dengan bisnis dan operasional perusahaan. ISO 37001:2016 tidak mengatur secara rinci poin-poin atau persyaratan yang perlu dilakukan dalam proses uji kelayakan (due diligence), khususnya untuk karyawan baru. Di beberapa perusahaan, penerapan due diligence dapat dilakukan sejak tahap seleksi berkas (administratif) hingga wawancara. Proses uji kelayakan (due diligence) juga dapat melibatkan pengumpulan informasi dari calon karyawan, termasuk pengumpulan data diri, wawancara selama proses seleksi, dan penelusuran informasi dari berbagai sumber seperti media sosial calon karyawan (Instagram, LinkedIn, Facebook, dan lainnya). Contoh Penilaian Uji Kelayakan Penerimaan Karyawan Baru Berikut merupakan beberapa persyaratan yang biasanya dijadikan dasar penilaian dalam uji kelayakan (due diligence) saat proses penerimaan karyawan baru. Tabel 1. Form Due Diligence Penerimaan Karyawan *** Divisi HSE Sentral Sistem Consulting siap melayani Anda untuk memberikan konsultasi lingkungan dan membantu Penyusunan Dokumen Persetujuan Lingkungan, SIMPEL, KLHK, Persetujuan Teknis Lingkungan, PROPER, dan Program Safe and Save (Program Improvement Lingkungan untuk Safe untuk lingkungan dan Save dari pengeluaran biaya lingkungan). Kami juga siap membantu mengadakan in house training di perusahaan Anda tentang SMK 3 PP 50 Tahun 2012, ISO 14001, ISO 45001, dan ISO 37001. Info lebih lanjut hubungi :  WA/Telp: 0821-2121-9252 (Marketing) Email: marketing@sentralsistem.com Instagram: @sentral.sistem LinkedIn: Sentral Sistem Consulting Facebook: Sentral Sistem Consulting  

MEMAHAMI PART VARIATION PADA STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC)

Pada Statistical Process Control (SPC), part variation merujuk pada variasi yang terjadi dalam suku cadang/part selama berlangsungnya proses produksi. SPC adalah metode yang digunakan untuk memantau, mengukur, dan mengendalikan proses produksi dengan tujuan memastikan kualitas produk agar konsisten terhadap spesifikasi produk yang ditetapkan tanpa adanya variasi yang signifikan. Penyebab Terjadinya Variasi Variasi ini dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk perbedaan dalam dimensi, berat, bentuk, atau karakteristik fisik/kimia lainnya dari bagian-bagian yang seharusnya sama. Dalam SPC, part variation dianalisis dan dimonitor dengan menggunakan alat dan teknik statistik, seperti diagram kontrol, histogram, dan analisis data lainnya. Teknik SPC, seperti diagram peta kendali (control charts), memungkinkan pengendalian proses dengan mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin menunjukkan kehadiran variasi khusus. Ketika ada petunjuk variasi khusus, tindakan perbaikan atau perbaikan proses perlu dilakukan untuk menghilangkan penyebab munculnya variasi khusus tersebut. Baca juga: PART VARIATION DALAM MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS (MSA) Jenis Variasi Dalam aktivitas produksi, ada beberapa jenis variasi yang umum terjadi: Variasi Umum (Common Cause Variation) Variasi ini merupakan variasi yang disebabkan oleh faktor-faktor internal yang umum dan alami dalam suatu proses. Variasi ini mungkin disebabkan oleh perubahan kecil, fluktuasi bahan baku, suhu, kelembaban, atau perubahan kondisi mesin. Variasi ini dianggap sebagai bagian normal dari proses dan bisa diidentifikasi dan dikelola melalui kontrol rutin. Variasi Khusus (Special Cause Variation) Ini adalah variasi yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak biasa atau diluar kendali yang muncul dalam suatu proses. Variasi ini mungkin disebabkan oleh kegagalan mesin, gangguan tidak terduga, atau perubahan signifikan dalam bahan baku. Ketika variabilitas ini terjadi, perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk menentukan penyebabnya dan mengambil tindakan korektif. Pemahaman yang baik tentang perbedaan antara kedua jenis variasi ini penting dalam SPC. Tujuan dari pemahaman variasi tadi adalah untuk mengurangi variasi khusus sebanyak mungkin sambil tetap memahami dan mengelola variasi umum yang dialami dalam proses produksi. Kegunaan SPC Dalam hal identifikasi part variation, SPC dapat digunakan untuk: Mengidentifikasi variasi, yaitu memahami sifat variasi dalam proses produksi dan bagian-bagian yang dihasilkan. Memonitor perubahan, yaitu mengidentifikasi perubahan dalam variasi untuk mengambil tindakan perbaikan jika ada perubahan yang signifikan. Meminimalkan variasi yang tidak dikehendaki, yaitu mengendalikan proses produksi untuk meminimalkan variasi yang tidak diinginkan dan memastikan bahwa suku cadang/produk yang dihasilkan. sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Memperbaiki Variasi dalam Proses Manufaktur Untuk meningkatkan atau memperbaiki variasi pada bagian-bagian yang dihasilkan dalam proses manufaktur, ada beberapa langkah yang bisa diambil: Analisis Proses: Identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada variasi. Cari tahu bagian mana dari proses produksi yang paling rentan terhadap variasi. Gunakan tools seperti diagram sebab-akibat (fishbone diagram) atau analisis Pareto untuk memahami akar penyebab dari variasi yang terjadi. Standardisasi Proses: Tetapkan prosedur standar untuk setiap tahapan produksi, termasuk pengaturan mesin, parameter produksi, dan penggunaan bahan baku yang konsisten. Pastikan bahwa operator memahami dan mengikuti prosedur standar dengan seksama. Pemantauan Proses: Gunakan tools SPC seperti diagram peta kendali untuk memantau variasi dalam proses produksi. Hal ini memungkinkan untuk deteksi dini terhadap variasi yang berada di luar batas yang diterima. Perbaikan Berkelanjutan: Jika variasi khusus terdeteksi, lakukan investigasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebabnya. Terapkan perbaikan yang diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi variasi khusus tersebut. SPC membantu produsen untuk memahami, mengelola, dan mengendalikan variabilitas dalam proses produksi untuk mencapai kualitas yang konsisten dan memenuhi standar yang ditetapkan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi proses produksi secara keseluruhan. Apakah Bapak/Ibu sudah menggunakan SPC dalam mengendalikan proses produksi? *** Ada pertanyaan seputar implementasi Sistem Manajemen IATF 16949:2016, persiapan sertifikasi, persiapan surveillance, persiapan renewal IATF 16949:2016, atau ingin memerluas scope IATF 16949:2017? Bingung menerapkan Core Tools harus mulai dari mana? Ingin memperbaiki Core Tools supaya benar-benar menjadi teknologi analisis bagi perusahaan Anda? Langsung hubungi Marketing Sentral Sistem Consulting di sini: WA/Telp: 0821-2121-9252 (Marketing) | Email: marketing@sentralsistem.com Instagram: @sentral.sistem | LinkedIn: Sentral Sistem Consulting | Facebook: Sentral Sistem Consulting

Sejarah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Pertama Kali Diakui PBB Saat ini, penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak hanya diterapkan oleh negara-negara maju, tetapi juga telah berkembang dan digunakan oleh negara-negara berkembang. Sejarah AMDAL dimulai ketika perangkat AMDAL diakui oleh PBB melalui Deklarasi Rio pada tahun 1992. Sejumlah pemerintah dan institusi non-pemerintah dari berbagai negara mengajukan masukan dan rekomendasi, namun usaha untuk menyusun dokumen AMDAL belum berhasil diterima semua pihak. KTT Bumi yang terkenal dengan Deklarasi Rio berhasil menyepakati hasil sebuah dokumen yang sangat penting. Walaupun belum mampu memperkuat visi etika lingkungan hidup, namun Deklarasi Rio dipandang berhasil menghubungkan antara lingkungan hidup dan masalah ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan, kebijakan perdagangan, pemberdayaan masyarakat, dan lainnya. Awal Perkembangan AMDAL di Negara Maju Di negara maju, AMDAL dikenal sebagai Environmental Impact Assessment atau Environmental Impact Analysis (EIA). AMDAL secara resmi tumbuh dan berkembang sejak tahun 1969, ditandai dengan dikeluarkannya National Environmental Policy Act (NEPA) di Amerika Serikat. NEPA di AS mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Baca juga: Mengetahui Jenis Usaha dan Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL Awal Perkembangan AMDAL di Indonesia Di Indonesia, EIA dikenal sebagai AMDAL pada tahun 1974-1979 (Pelita II), yaitu ketika delegasi Indonesia ikut serta dalam Konferensi Stockholm 1972. AMDAL diterapkan secara formal di Indonesia pada tahun 1982 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Namun, peraturan tersebut belum terlaksana secara luas. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Pada tahun 1983, koordinasi antar lembaga di Indonesia untuk pelaksanaan AMDAL belum berjalan efektif. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Tahap ini merupakan tahap pengembangan AMDAL dengan penekanan pada penyederhanaan proses AMDAL, sejalan dengan birokrasi pemerintah saat itu. Pada tahap ini, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) mulai beroperasi dengan baik dan memiliki otoritas penataan AMDAL serta pengawasan kualitas dokumen yang dihasilkan pemrakarsa. Aturan ini juga memperkenalkan studi pendekatan AMDAL, yaitu AMDAL proyek, regional, kawasan, dan terpadu. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan proses AMDAL di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan isu-isu mengenai lingkungan dapat diantisipasi. Perbaikan Peraturan pada Tahun 1997 dan 1999 Tahap perbaikan peraturan berlaku pada tahun 1997, ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Tahap ini menekankan prosedur pelaksanaan AMDAL kepada pemerintah daerah dan pendekatan lintas batas. Selain itu, tahap ini juga ditandai dengan pembubaran Komisi Penilai AMDAL di Departemen Sektoral dan Pemusatan Pelaksanaan AMDAL di BAPEDAL. Tahap ini juga memperkenalkan mekanisme pelibatan masyarakat yang lebih intensif dalam proses pengajuan AMDAL. Namun, pada tahun 1999, keluar Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 yang hanya memberikan kewenangan proses AMDAL hingga tingkat provinsi, akibat perubahan kondisi politik di Indonesia. AMDAL Saat Ini Seiring dengan perkembangan teknologi dan jenis usaha di Indonesia, pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Lingkungan Hidup, mengeluarkan kembali peraturan mengenai AMDAL, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), diharapkan adanya penyampaian informasi yang baik tentang dampak lingkungan kepada pemangku kepentingan. AMDAL memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan tujuan memberikan perlindungan pada lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan, AMDAL juga dapat membantu meningkatkan pemrakarsa di Indonesia untuk berupaya mengendalikan usaha dan kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup. *** Divisi Environmental Improvement Sentral Sistem Consulting siap melayani Anda untuk memberikan konsultasi lingkungan dan membantu Penyusunan Dokumen Persetujuan Lingkungan, SIMPEL, KLHK, Persetujuan Teknis Lingkungan, PROPER, dan Program Safe and Save (Program Improvement Lingkungan untuk Safe untuk lingkungan dan Save dari pengeluaran biaya lingkungan) Info lebih lanjut hubungi :  WA/Telp: 0821-2121-9252 (Marketing) Email: marketing@sentralsistem.com Instagram: @sentral.sistem LinkedIn: Sentral Sistem Consulting Facebook: Sentral Sistem Consulting

Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015) dalam Penilaian PROPER Hijau, Ini Persyaratannya!

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ini dilakukan dengan melakukan penilaian kinerja lingkungan terhadap pemenuhan perusahaan terhadap standar lingkungan. Penilaian PROPER dilakukan khusus untuk perusahaan yang ditunjuk atau perusahaan yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan hidup. Kriteria PROPER Kriteria PROPER berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu aspek penilaian PROPER Hijau yaitu penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015). Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan yang dipersyaratkan dalam PROPER Hijau mengacu pada konsep PDCA (Planning, Do, Check & Action). Baca juga: Apa Itu PROPER? Mengapa Harus PROPER? Persyaratan PROPER Hijau Berikut merupakan persyaratan yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan nilai maksimal dalam PROPER Hijau, diantaranya: Kebijakan Lingkungan Perencanaan Aspek Lingkungan Pemenuhan Peraturan Tujuan dan Sasaran Program Manajemen Lingkungan Implementasi Struktur dan tanggung jawab Pelatihan, kesadaran dan kompetensi Komunikasi Dokumentasi SML Kontrol Dokumen Kontrol Operasional Tanggap Darurat Upaya Pengecekan dan Perbaikan Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan Ketidaksesuaian, Upaya Perbaikan, dan Pencegahan Catatan Audit Internal Tinjauan (Review) oleh Manajer Rentang Pengaruh Sertifikasi *** Divisi Environmental Improvement Sentral Sistem Consulting siap melayani Anda untuk memberikan konsultasi lingkungan dan membantu Penyusunan Dokumen Persetujuan Lingkungan, SIMPEL, KLHK, Persetujuan Teknis Lingkungan, PROPER, dan Program Safe and Save (Program Improvement Lingkungan untuk Safe untuk lingkungan dan Save dari pengeluaran biaya lingkungan) Info lebih lanjut hubungi :  WA/Telp: 0821-2121-9252 (Marketing) Email: marketing@sentralsistem.com Instagram: @sentral.sistem LinkedIn: Sentral Sistem Consulting Facebook: Sentral Sistem Consulting

Memahami Number of Distinct Categories (NDC) dan Manfaatnya

Dalam penggunaan core tools, kita akan menemukan poin Number of Distinct Categories. Apa sih sebenarnya Number of Distinct Categories itu? Pengertian Number of Distinct Categories Dalam Statistical Process Control (SPC), NDC dapat merujuk pada jumlah kategori yang berbeda dalam suatu himpunan data ketika menggunakan teknik kontrol statistik untuk memonitor dan mengendalikan proses produksi.  Pada dasarnya, ketika kita mengumpulkan data dalam pengendalian proses statistik, kita dapat membaginya ke dalam beberapa kategori atau kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik tertentu. Jumlah kategori atau kelompok unik ini disebut sebagai Number of Distinct Categories. Contoh Number of Distinct Categories Contoh sederhana dapat digambarkan ketika kita mengukur ketebalan suatu produk setiap jam selama sebulan. Dari pengukuran ini hasilnya dikelompokkan menjadi tiga kategori, misalnya: "kurang dari 2 mm", "antara 2 mm dan 5 mm", dan "lebih dari 5 mm", maka kita memiliki tiga Number of Distinct Categories untuk data ketebalan produk. Penting untuk memahami kategori-kategori ini karena dapat memberikan wawasan tentang variasi yang terjadi dalam proses produksi. Pemantauan jumlah kategori yang berbeda atau perubahan dalam kategori-kategori tersebut dapat membantu dalam identifikasi masalah atau perubahan dalam proses produksi yang mungkin memerlukan perhatian atau tindakan korektif. Selain itu, informasi ini juga dapat digunakan sebagai bagian dari analisis statistik yang lebih luas dalam mengelola dan meningkatkan proses produksi. Selama sebulan, kita mengumpulkan data setiap hari dan membaginya ke dalam kategori-kategori ini. Berikut adalah contoh data: Hari 1 : 1.3 mm Hari 2 : 3.5 mm Hari 3 : 1.7 mm Hari 4 : 5.3 mm Hari 5 : 5.4 mm Jika kita melihat data tersebut, kita bisa mendapatkan Number of Distinct Categories sebagai berikut: Dalam hal ini, Number of Distinct Categories adalah 3. Ada tiga kategori yang berbeda untuk ketebalan produk yang dihasilkan oleh lini produksi selama periode waktu tertentu. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang variasi dalam ketebalan produk dan dapat digunakan dalam pengendalian proses statistik untuk memastikan bahwa produk memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Manfaat Memahami Number of Distinct Categories Memahami Number of Distinct Categories memiliki beberapa manfaat signifikan dalam berbagai konteks, terutama dalam analisis data, pengendalian proses, dan pengembangan produk. Beberapa alasan utama mengapa penting untuk memahami jumlah kategori yang berbeda adalah: Pemahaman Variasi: Number of Distinct Categories dapat membantu dalam mengidentifikasi dan memahami variasi dalam data. Hal ini sangat penting dalam pengendalian proses dan analisis data untuk menentukan seberapa konsisten suatu produk atau proses dalam memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Pengendalian Kualitas: Dalam pengendalian kualitas, memahami jumlah kategori yang berbeda dapat membantu dalam menetapkan batasan kontrol dan menilai apakah suatu produk atau proses berada dalam batas yang dapat diterima dari segi kualitas. Identifikasi Karakteristik Kritis: Memahami jumlah kategori dapat membantu dalam mengidentifikasi karakteristik kritis yang harus dipantau dan dikendalikan untuk memastikan bahwa produk atau proses mencapai standar kualitas yang diinginkan. Berdasarkan standar AIAG IATF, Number of Distinct Categories (NDC) harus lebih besar dari 4. Jika NDC lebih besar dari 4, maka dapat dikatakan bahwa variasi data yang ada sudah valid. Secara keseluruhan, pemahaman Number of Distinct Categories (NDC) dapat membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih informatif, mengelola risiko, meningkatkan kualitas produk, dan menyusun strategi yang lebih efektif dalam berbagai konteks bisnis.